Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di … (EP-22)

Secara sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, pembangunan memiliki berbagai kompleksitas masalah. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya, untuk itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan untuk memperbesar kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Peningkatan kemampuan dasar dapat pula dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan penduduk. Hal tersebut penting karena dapat  direfleksikan dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.

Tujuan pembangunan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konstitusi Indonesia UUD’45, secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal itu berarti, hidup bebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara adalah tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu. Pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Paradigma pembangunan manusia yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai suatu proses memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dengan demikian penduduk merupakan tujuan akhir dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pembangunan manusia tersebut terdapat empat hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu produktivitas,pemerataan,kesinambungan,dan pemberdayaan.

Namun paradigma pembangunan tersebut banyak menuai kritik karena hasil dari pembangunan telah menciptakan pula ketimpangan dan kesenjangan, kerusakan ekologi, serta membelenggu kebebasan asasi manusia. Paradigma pembangunan yang bersifat materialistik ini mengukur pencapaian hasil pembangunan hanya dari aspek fisik yang dikuantifikasi dalam perhitungan matematik dan angka statistik, sehingga cenderung mengabaikan dimensi manusia sebagai subyek utama pembangunan dan mengabaikan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli.

Dalam Indonesian Human Development Report, dijelaskan bahwa perkembangan pembangunan manusia selama ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan tersebut memungkinkan manusia untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Serta kebutuhan dalam meningkatkan alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial menjadi semakin terasa ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis tersebut menyebabkan merosotnya pencapaian pembangunan manusia.

Adanya peringkat pertumbuhan ekonomi GNP/GDP yang muncul pada dekade 60-an, mewarnai pemikiran kita dalam mengukur keberhasilan pembangunan. GDP/GNP, memang merupakan ukuran makroekonomi yang masih dipakai oleh banyak negara, meskipun ukuran tersebut belum menggambarkan sebenarnya, terutama gambaran kualitas manusianya.

Adapun 10 besar indeks pembangunan manusia di Negara maju adalah sebagai berikut:

No.	Negara Maju	IPM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Norwegia Australia Islandia Kanada Irlandia Belanda Swedia Prancis Swiss Jepang	0,971 0,970 0,969 0,966 0,965 0,964 0,963 0,961 0,960 0,960

Berdasarkan tabel di atas indeks pembangunan manusia tertinggi khusus untuk Negara maju adalah Norwegia yaitu sebesar 0,971. Australia adalah peringkat kedua yang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi khusus untuk negara maju yaitu sebesar 0,970. Tingginya angka IPM di Australia karena dia memiliki beberapa peringkat tertinggi di dunia dalam kategori kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, di mana hampir 100% penduduknya melek huruf dan persentase sangat tinggi dari lulusan pendaftaran dan kuliah. Angka Harapan hidupnya mencapai 81,2 tahun sangat jauh dibanding angka harapan hidup indonesia yang hanya sebesar 67,2 tahun. Selain itu Australia terkenal dengan kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia yang tinggi. Menyusul Islandia sebesar 0,969. Urutan ke empat di duduki oleh Negara Kanada. Di Benua Amerika, Canada tercatat sebagai indeks pembangunan manusia sebesar yaitu 0,966 Menyusul United State yaitu sebesar 0,956. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya sebesar 0,734 kelihatan sangat rendah. Indeks pembangunan manusia yang tinggi di Canada karena Canada memiliki populasi cerdas dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan angka melek huruf yang tinggi. Selain itu Canada terkenal dengan sistem pelayanan kesehatan gratis diatas sebuah angka harapan hidup sebesar 80,7 tahun. Kemudian menyusul Irlandia, Belanda, Swedia, Prancis, Swiss, dan Jepang. Jepang memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,960. Jepang menduduki peringkat ke 10 untuk pencapaian IPM tertinggi di Negara maju di dunia. Tingginya angka IPM tersebut karena Jepang populasi di Jepang memiliki kecerdasan kualitas pendidikan yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari tingginya kemajuan teknologi di Jepang terutama dalam bidang telekomunikasi,permesinan dan robotika. Selain itu angka harapan hidup di Jepang mencapai 87,3 tahun dan merupakan angka tertinggi di dunia.

 Di beberapa Negara berkembang seperti Philipina mempunyai indeks pembangunan manusia lebih tinggi dibanding Indonesia. Philipina memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,751, dan harus diakui dalam IPM tahun ini peringkat Philipina lebih baik daripada Indonesia. Philipina menduduki urutan ke-97 atau 11 peringkat di atas Indonesia. Philipina cukup baik karena investasinya dibidang pendidikan. Sementara dari sisi pendapatan Philipina sedikit lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Vietnam dan Myanmar adalah Negara yang memiliki IPM lebih rendah dibanding Indonesia. Vietnam memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,725. Ini berarti bahwa Vietnam memiliki angka IPM dibawah angka IPM Indonesia. Hal ini terjadi karena sejak tahun 2006 indeks pendidikan Indonesia lebih tinggi dari pada Vietnam yaitu sebesar 0,83 untuk Indonesia dan 0,82 untuk Vietnam. Disisi lain indeks daya beli di Indonesia juga lebih tinggi dari pada Vietnam yaitu 0,61 bagi Indonesia dan 0,57 pada Vietnam. Akan tetapi angka harapan hidup Vietnam lebih besar dari pada Indonesia yaitu 0,81 di Vietnam dan 0,75 di Indonesia. Myanmar memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,586. Angka ini berada di bawah angka IPM Indonesia yaitu 0,734. Hal ini disebabkan karena angka melek huruf Indonesia lebih tinggi dibanding Myanmar, yaitu 92,3% di Indonesia dan 92 % di Myanmar. Di sisi lain Nyanmar menempati urutan kedua dari penduduknya yang tidak memiliki akses air bersih dibanding Indonesia yang menempati urutan ke empat. Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih berdampak pada rendahnya derajat kesehatan di Negara Myanmar. Selain itu angka kekurangan berat badan di Myanmar lebih tinggi di banding Indonesia yaitu mencapai 29% untuk Myanmar dan 27% di Indonesia.

Gambar 1.1.Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan Dengan Nasional

            Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar

            Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan cenderung naik setiap tahunnya, dari tahun 2006 sebesar 68,81 hingga tahun 2010 sebesar 72,25. Akan tetapi indeks pembangunan manusia Sulawesi Selatan masih dibawah indeks pembangunan manusia nasional. Dapat dilihat bahwa angka IPM Sulawesi Selatan relatif rendah dibanding dengan angka IPM nasional. Hingga pada tahun 2010, angka IPM Sulawesi Selatan mencapai 72,25. sedangkan angka IPM nasional sebesar 73,40.

            Dalam pembangunan manusia, indeks kesehatan diperoleh dari angka harapan hidup seseorang sejak dilahirkan. Angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2006 hingga 2010 semakin meningkat. Pada tahun 2006 tercatat sebesar 69,2 tahun dan meningkat menjadi 70,00 tahun pada tahun 2010. Angka harapan hidup di Sulawesi Selatan pada tahun 2009 berada di atas angka nasional (69,8 tahun). Membaiknya pelayanan dan sistem pelayanan kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan diwujudkan melalui program kesehatan gratis. Menurut data yang dipublikasikan oleh situs resmi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, angka kunjungan masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan meningkat signifikan. Tahun 2010, kunjungan masyarakat mencapai 6.407.554 jiwa. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2007 yang hanya 2.336.875 jiwa. Peningkatan tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit.

Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (Purchasing Power Parity) masyarakat, dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah. Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dalam kegiatan Susenas data ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi. Pada tahun 2007, pengeluaran rata-rata perkapita sebulan sebesar Rp.291.900, tahun 2008 sebesar Rp.321.000, tahun 2009 sbesar Rp.364.800. Kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp.408.576.

Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2006 sebesar 86 persen menjadi 87,75 pada tahun 2010.

            Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 8,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian selama tahun 2010 meningkat setelah sedikit melambat pada tahun 2009, yakni 7,78 persen pada tahun 2008 menjadi 6,2 persen pada tahun 2009. Perekonomian Sulawesi Selatan diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp.117,8 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp.51,2 triliun. Angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2010 mencapai angka tertinggi selama periode 10 tahun terakhir setelah sebelumnya sedikit melambat. Perekonomian Sulawesi Selatan yang dicapai pada tahun 2010 dipicu oleh hampir seluruh sektor ekonomi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin mengkaji masalah yang terjadi di Sulawesi Selatan. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang  “Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan”.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fertilitas Pada Wanita Pekerja Di Kota Makassar (Rumah Tangga Miskin) (EP-21)

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan perwujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan. Adapun yang dimaksud dengan kuantitas penduduk meliputi jumlah, struktur komposisi, dan pertumbuhan penduduk yang ideal melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian,dan persebaran penduduk yang merata.  Jumlah penduduk, komposisi umur, dan laju pertambahan atau penurunan penduduk dipengaruhi oleh fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan tempat) karena ketiga variabel tersebut merupakan komponen–komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk (Lucas ;1990).

Masalah utama yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia tidak hanya masalah ekonomi yang terbelenggu dalam tatanan lingkungan ekonomi dunia yang cenderung merugikan. Sebagian besar negara sedang berkembang juga mengalami permasalahan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Secara bersamaan dalam dua dasawarsa terakhir ini pula telah terjadi perubahan ciri-ciri demografis penduduk dunia, antara lain berupa penambahan jumlah, perubahan struktur dan komposisi penduduk.

Berdasarkan sensus penduduk 1961, lndonesia berpenduduk lebih kurang 97 juta jiwa dan jumlah ini meningkat menjadi 119,2 juta pada tahun 1971. Bilamana tingkat pertambahan penduduknya tetap berada pada taraf yang tinggi (di atas 2% per tahun), maka dalam tahun 2001 penduduk lndonesia akan menjadi tiga kali lipat jumlah pada tahun 1961. Ditinjau dari segi besarnya jumlah penduduk di dunia, maka lndonesia menempati kedudukan nomor lima sesudah RRC, India, Uni Sovyet dan USA.

Berdasarkan hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS;2005) yang diambil dari data BPS dalam Sulsel Dalam Angka Tahun 2006, menyebutkan bahwa jumlah penduduk Sulsel sebanyak 7.494.701 jiwa yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Sampai tahun 2005, angka jumlah penduduk di Kota Makassar masih tergolong tinggi ketimbang daerah-daerah lainnya. Sekitar 1.193.451 jiwa penduduk Sulsel berdiam di Kota Makassar. Jumlah penduduk Kota Makassar yang begitu besar dibandingkan dengan luas wilayah yang sempit hanya 17,577 hektar memicu persoalan kebutuhan penduduk terhadap lahan pemukiman dan pemanfaatan lahan lainnya (BPS Sul-Sel Dalam Angka ;2006).

Kondisi tersebut juga terjadi di kota Makassar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat besar yang disebabkan oleh factor demografi seperti mortalitas, urbanisasi, dan fertilitas (fertilitas). Dibawah ini adalah table jumlah penduduk kota Makassar dari tahun 2001 sampai 2009.

Table 1

Jumlah Penduduk di Kota Makassar

Tahun	Jumlah Penduduk
2001	1,130.38
2002	1,148.31
2003	1,160.01
2004	1,179.02
2005	1,193.43
2006	1,223.54
2007	1,235.11
2008 2009 2010	1,253.65 1,271.87                       1,339.37

                Sumber: Badan Pusat Statistik Sul-sel

Melonjaknya penduduk setiap tahunnya disebabkan oleh salah satu faktor yaitu banyaknya fertilitas di kalangan rumah tangga miskin yang tak terbendung. Ini dikarenakan anak dianggap sebagai barang produksi. Berdasarkan aspek produksi utilitas anak berbeda dengan aspek konsumsi. Karena utilitas anak lebih dilihat dari aspek kuantitas dan bukan kualitas (Becker ;1995). Namun teori yang dikemukakan diatas berbeda dari teori  Menurut Goldscheider (Ibrahim ;1997) terdapat hubungan yang positif antara pendidikan, mata pencaharian dan pendapatan dengan fertilitas. Hal ini diamati dari dua kecenderungan yang saling berbeda yaitu; kenaikan fertilitas suatu kelompok karena berstatus lebih tinggi dan perubahan keinginan kelompok tersebut untuk memiliki keluarga lebih besar; dan penurunan fertilitas dari kelompok berstatus lebih rendah karena mereka semakin ekspansif dan sukses dalam menggunakan alat kontrasepsi.  

Dahulu sebagian besar masyarakat, menilai anak sebagai sumber rezeki dengan pameo “banyak anak banyak rezeki”, maka sekarang pameo itu berubah menjadi “banyak anak banyak beban”. Keuntungan financial (materi) dan kebahagiaan yang diperoleh oleh orang tua apabila mempunyai anak, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dalam membesarkan anak. Jika jumlah anak dalam keluarga itu besar, maka biaya dan waktu alokasi untuk anak akan besar pula dan hal tersebut dapat membebani orang tuanya. Dari beberapa hasil penelitian tentang fertilitas, dilihat dari segi ekonomi yang menjadi sebab utama tinggi rendahnya fertilitas (fertilitas) adalah beban ekonomi keluarga. Dalam hal ini ada dua pandangan yang saling bertentangan. Pandangan pertama beranggapan bahwa dengan mempunyai jumlah anak yang banyak dapat meringankan beban ekonomi yang harus ditanggung orang tua. Di sini anak dianggap dapat membantu (meringankan) beban ekonomi orang tua bila mereka sudah bekerja. Pandangan kedua, yang dapat dikatakan pandangan yang agak maju, beranggapan bahwa anak banyak bila tidak berkualitas justru menambah dan bahkan akan memperberat beban orangtua kelak. Dengan anggapan seperti ini, mereka menginginkan (mengharapkan) jumlah anak sedikit,tetapi berkualitas.

Banyak faktor yang mempengaruhi fertilitas (fertilitas) yaitu tingkat pendapatan,biaya anak, jam kerja, usia kawin pertama, tingkat pendidikan (SLTP ke bawah dan SLTP ke atas, serta jenis pekerjaan (dalam rumah ataupun luar rumah). Keterkaitan pada pendapatan terhadap fertilitas adalah ketika pendapatan seseorang naik akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi.

Apabila ada kenaikan pendapatan, aspirasi orang tua akan berubah. Orang tua menginginkan anak dengan kualitas yang baik. Ini berarti biaya (cost) nya naik. Sedangkan kegunaannya turun sebab walaupun anak masih memberikan kepuasan akan tetapi balas jasa ekonominya turun. Disamping itu orang tua juga tidak tergantung dari sumbangan anak. Jadi biaya membesarkan anak lebih besar daripada kegunaannya. Hal ini mengakibatkan “demand” terhadap anak menurun atau dengan kata lain fertilitas turun.

Penelitian mengenai kaitan pendidikan wanita dengan kesuburan di beberapa negara, sudah maupun kurang berkembang, mengungkapkan adanya kaitan yang erat antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesuburan. Semakin tinggi pendidikan semakin rendah kesuburan begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin besar pula tingkat kesuburannya. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi fertilitas adalah jam kerja yang dihabiskan oleh wanita untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-harinya. Semakin banyak waktu yang dikeluarkan untuk bekerja semakin kecil kemungkinan untuk memperoleh anak. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi fertilitas yaitu jenis pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah. Jika pekerjaan dilakukan di dalam rumah maka akan semakin besar pula peluang untuk dapat memiliki anak lebih banyak sementara jenis pekerjaan yang dilakukan  di luar rumah peluang untuk menambah anak akan semakin kecil dikarenakan intensitas waktu di rumah akan berkurang.

Badan Pusat Statistik menggunakan indikator pengeluaran rata-rata per bulan yang mencukupi makanan setara dengan 2100 kalori per kapita/hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya seperti perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan dan transportasi, tercatat angka kemiskinan di Kota Makassar akhir 2009 sebesar 62,096 kepala keluarga atau 254.000 jiwa. Jika dipersentasekan mencapai 19,79 persen. Dibandingkan dengan tahun 2008 sebanyak 68.477 maka terlihat mengalami penurunan penduduk miskin sebanyak 6000 jiwa (BPS Makassar Dalam Angka ;2009). 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu kiranya dirumuskan suatu masalah untuk diteliti. Rumusan masalah itu adalah :

“Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas pada wanita pekerja di Kota Makassar (rumah tangga miskin)”

Dampak Pembangunan Ekonomi Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1980-2010 (EP-20)

Menjelaskan tentang pembangunan ekonomi Indonesia merupakan hal yang kompleks dan menarik sebab di dalamnya terdiri dari banyak dinamika baik itu secara mikro maupun makro. Suatu negara dikatakan sukses dalam pembangunan ekonomi jika telah menyelesaikan tiga masalah inti dalam pembangunan. Ketiga masalah tersebut adalah angka kemiskinan yang terus meningkat, distribusi pendapatan yang semakin memburuk dan lapangan pekerjaan yang tidak variatif sehingga tidak mampu menyerap pencari kerja. Untuk itu melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi Indonesia merupakan hal menarik guna melihat sejauh mana negara ini mampu melakukan pembangunan ekonomi secara komprehensif. Dalam menyelesaikan masalah tersebut berbagai pendekatan dilakukan termasuk pendekatan pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menyelesaikan masalah pembangunan ini.

Pasca krisis tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami ekspansi, meskipun belum mampu menyamai pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Saat ini ekonomi Indonesia secara meyakinkan terus mengalami pertumbuhan dengan besaran diatas 5% rata-rata per tahun. Ini menarik perhatian beberapa lembaga rating dan lembaga penelitian internasional yang melakukan prediksi tentang masa depan ekonomi Indonesia. Bank Dunia dalam laporan The New global Economy, lembaga rating G-Sachs dan Standard Chartered Bank untuk Indonesia 2050 membuat analisis, bahwa diperkirakan Indonesia akan masuk dalam salah satu negara pusat pertumbuhan ekonomi dunia (growth pool) pada tahun 2025. Dalam laporan tersebut, juga diperkiran pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 13% pada tahun 2025, dengan syarat pertumbuhan ekonomi riil Indonesia harus berada antara 7-9% pertahun dan berkelanjutan. Selain itu berbagai lembaga riset terkemuka termasuk The Economist edisi bulan Desember 2010 menyatakan bahwa Indonesia akan bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru (new emerging economy).

 Badan Pusat Statistik 2011 melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 6,1%. Angka yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 4,6%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung meningkat tiap tahunya yaitu 6,3% pada tahun 2007, 6,0% pada tahun 2008, 4,6% pada tahun 2009 kemudian naik pada tahun 2010 sebesar 6,1%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan konsisten tersebut memasukkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara maju seperti Cina, Jepang dan beberapa negara maju lainya.

Namun nampaknya diskursus yang sampai saat ini terus berlangsung dan fakta-fakta yang tidak dapat ditolak lagi melahirkan paradoks dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan Bank Dunia menjadi gugatan untuk beberapa negara yang memiliki pertumbuhan yang tinggi namun penduduknya masih tergolong miskin termasuk Indonesia. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik digambarkan pertumbuhan ekonomi yang tidak lain adalah pertumbuhan output nasional yang merupakan fungsi dari faktor produksi dan fungsi produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi maka merepresentasikan distribusi pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi mengalami perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gambaran terhadap kesejahteraan faktor produksi yang turut serta menciptakan “kue nasional” tersebut. Artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi dan semakin tinggi pula upah yang diterima oleh para pekerja.

Namun tampaknya teori tersebut digugat oleh laporan Bank Dunia tentang kesenjangan antara pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dalam laporanya dengan tema World Development Report: Sustainable Development In A Dinamic world: Transforming Institutions ,growth, and quality of life pada tahun 2003 melaporkan bahwa ditemukan fakta diberbagai belahan dunia, semua negara telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan bahkan berlangsung secara konsisten selama dua dekade, namun tidak diimbangi dengan penurunan angka kemiskinan (pendapatan dibawah 2$). Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar tiga milyar penduduk dunia masih berada dalam kemiskinan padahal disatu sisi pertumbuhan terus meningkat secara konsisten (Agussalim, 2009).

Tabel 1.1

Data pertumbuhan ekonomi dan jumlah orang miskin

Tahun	Pertumbuhan PDB (%)	Jumlah Orang miskin (juta orang)
1980	9.9	42,300,000
1981	7.9	40,400,000
1982	2.2	23,000,000
1983	4.2	37,000,000
1984	5.8	35,000,000
1985	2.5	33,000,000
1986	3.2	31,000,000
1987	3.6	30,000,000
1988	1.9	28,500,000
1989	1.4	26,000,000
1990	7.1	27,200,000
1991	6.6	26,100,000
1992	6.3	26,567,000
1993	2.2	25,900,000
1994	7.5	23,500,000
1995	8.2	34,500,000
1996	7.8	36,000,000
1997	4.9	34,000,000
1998	-13.13	49,500,000
1999	0.79	47,970,000
2000	4.92	38,700,000
2001	3.45	37,900,000
2002	4.31	38,400,000
2003	4.78	37,300,000
2004	5.03	36,100,000
2005	5.69	35,100,000
2006	5.51	39,300,000
2007	6.32	37,170,000
2008	6.01	34,960,000
2009	4.35	32,520,000
2010	5.8	31,020,000

Dataa diatas menunjukkan ada beberapa tahun tertentu dimana kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti turunya angka kemiskinan, misalnya ditahun 1983, 1990, 1995, 2002 dan beberapa tahun tahun tertentu juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menurun namun kemiskinan juga mengalami penurunan. Kegagalan pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan cenderung disebabkan oleh gagalnya pemerintah dalam mengelolah laju pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pemerintah dalam mengatur sistem pemberian upah kepada para pekerja menjadi salah satu pendorong gagalnya pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan. Pekerja di Indonesia mengalami apa yang disebut “u pah besi”, diamana para pekerja diberikan upah sesuai dengan kontrak kerja yang telah diputuskan bersama antara pengusaha dan pekerja (buruh). Namun upah yang diberikan ternyata secara riil nilainya sangat rendah meskipun secara nominal angkanya mungkin cukup tinggi. Penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak sadar telah membuat para pekerja berada dalam kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (primer) yang semakin hari mengalami fluktuasi harga (inflasi). Dampak dari upah besi juga berdampak pada penjatahan pekerjaan oleh pengusaha. Ini dikemukakan oleh Charles Brown (1998). Ia mengatakan bahwa penentuan upah besi akan berdampak pada penjatahan pekerjaan yang akan berdampak pada semakin banyaknya pengangguran. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun jika terjadi penentuan upah besi maka kesejahteraan karena pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah terwujud. Seharusnya upah ditentukan berdaskan prosuktivitas marginal tenga kerja dengan tetap mempertimbangkan inflasi.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikimati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil (Todaro dan Stephen C. Smith, 2006).

Tabel 1.2

Data rasio gini dan jumlah orang miskin

Tahun	Rasio Gini (%)	Angka Kemiskinan (Juta Orang)
1980	0.34	42,300,000
1981	0.33	40,400,000
1982	0.3	23,000,000
1983	0.31	37,000,000
1984	0.32	35,000,000
1985	0.364	33,000,000
1986	0.33	31,000,000
1987	0.32	30,000,000
1988	0.32	28,500,000
1989	0.33	26,000,000
1990	0.34	27,200,000
1991	0.33	26,100,000
1992	0.33	26,567,000
1993	0.36	25,900,000
1994	0.34	23,500,000
1995	0.34	34,500,000
1996	0.36	36,000,000
1997	0.37	34,000,000
1998	0.32	49,500,000
1999	0.311	47,970,000
2000	0.32	38,700,000
2001	0.3	37,900,000
2002	0.329	38,400,000
2003	0.32	37,300,000
2004	0.32	36,100,000
2005	0.343	35,100,000
2006	0.357	39,300,000
2007	0.376	37,170,000
2008	0.368	34,960,000
2009	0.357	32,520,000
2010	0.331	31,020,000

                                    Sumber: Badan Pusat statistik

Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan koreksi terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika tidak, maka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan tetap menjadi masalah pembangunan ekonomi dimasa depan.

Beberapa kecenderungan menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat miskin dijelaskan oleh berbagai literatur dan hasil penelitian. Faisal Basri dan Haris Munandar (2006) dan Ahmad Erani Yustika (2010) misalnya memasukkan masalah ini menjadi salah satu masalah struktural dalam perekonomian Indonesia yang selama ini tidak disadari oleh pemerintah dan merupakan ancaman yang berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Mereka mengemukakan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa menekan angka kemiskinan, karena yang menjadi leading sektor dalam pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sektor non tradable yang padat modal. Sektor tersier (non tradable) yang memberikan kontrbusi besar dalam pertumbuhan ekonomi ternyata hanya mampu menyerap sedikit dari sekian banyak tenaga kerja yang ada di Indonesia. Setiap tahunya angkatan kerja meningkat sekitar rata-rata 80 juta angkatan kerja dari tahun 1989-1999, sementara orang yang mencari pekerjaan sektar 40 juta jiwa dari tahun yang sama. Pencari kerja yang terus meningkat simultan dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami ketimpangan. Secara perlahan namun konsisten, sektor industri dan jasa mulai menggantikan peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kontribusi sektor non tradable dalam struktur PDB Indonesia membesar seiring proses perekembangan Indonesia sebagai negara yang berkembang dan ingin melalui masa transisi menuju negara maju (pra kondisi menuju lepas landas). Secara perlahan namun konsisten, kontribusi sektor non tradable (sektor perdagangan, hotel dan restoran) mulai meningkat dan menggantikan peran sektor pertanian dan industri. Secara teoritis pergeseran struktur ekonomi menjadi syarat suatu negara dikatakan negara maju ketika sektor jasa berkontribusi besar terhadap PDB. Namun jika tidak dapat dikelola dengan baik maka perubahan struktur ekonomi akan berdampak pada munculnya masalah baru seperti pengangguran dan distribusi pendapatan yang timpang serta memburuknya angka kemiskinan.

Perkembangan sektor tersier dalam perekonomian Indonesia menunjukkan kontraproduktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Peran sektor tersier dalam perekonomian Indonesia hanya menyerap sebagian kecil dari angkatan kerja di Indonesia karena basis dari sektor tersebut hanya didorong oleh sub sektor jasa yang padat modal. Seharusnya  yang mengalami pertumbuhan saat ini adalah sektor yang padat tenaga kerja.

Lewis dalam Todaro (2006) menjelaskan perubahan struktur ekonomi dengan mengasumsikan bahwa sektor pertanian yang padat tenaga kerja mengalami over employment dan MPL=0 (Marginal Productivity of Labor). Untuk memanfaatkan tenaga kerja yang berada pada sektor pertanian maka sektor perkotaan (industri) harus ditingkatkan dan memberikan gaji yang paling tinggi 30% diatas rata-rata gaji pada sektor pedesaan. Namun kritikan untuk teori ini muncul, mengatakan bahwa teori Lewis melakukan penyederhanaan sehingga tidak realistis dalam pencapaiannya. Tidak mudah memindahkan masyarakat desa ke kota yang telah terbiasa bekerja pada sektor tradisional. Banyak pertimbangan (budaya, keluarga dsb) yang membuat mereka harus bertahan di desa dan tetap bekerja pada sektor tradisional sehingga memindahkan mereka merupakan hal yang sulit dan memerlukan banyak biaya.

Perkembangan sektor tersier dalam perekonomian Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan. Jika sektor padat tenaga kerja yang dibutuhkan mengapa yang berkembang pesat justru sektor yang padat modal (Faisal Basri, 2006) . Ini berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh sektor padat tenaga kerja. Sektor ini sering menemui kendala umum misalnya dalam proses produksi sering kalah bersaing oleh sektor yang padat modal yang memiliki teknologi canggih. Selain itu menurut Faisal Basri (2006) sektor tersier bisa berkembang lebih cepat karena pada umumnya pelaku usaha tidak mengalami kendala berat akibat ketebatasan supplymaupun kualitas infrastruktur. Sektor jasa juga terhindar dari carut-marut kepabeanan, buruknya pelayanan pelabuhan, pungutan dijalan raya dan praktik ekonomi biaya tinggi lainya. Disebabkan semua keuntungan yang diperoleh oleh sektor tersier secara umum disebabkan karena sektor tersebut mampu menghindar dari beberapa kendala yang tidak mampu dihindari oleh sektor primer.

Pergesaran struktur ekonomi tersebut mengharuskan terjadinya proses industrialisasi. Proses industrialisasi yang cepat juga menjadi pemicu matinya sektor pedesaan yang menyerap hampir 50% orang miskin. Namun menurut Oshima (1989) kegagalan beberapa negara berkembang untuk memperbaiki ketimpangan dan menurunkan tingkat kemiskinan tidak disebabakan oleh kegagalan teori trickle down effect tapi karena kegagalan pemerintah yang tidak mampu melanjutkan proses industrialisasi. Proses ini yang nantinya akan meyebarkan kesejahteraan ditiap daerah dalam satu negara.

Namun sampai saat ini paradigma pemerintah nampaknya masih berorientasi pada pertumbuhan, meskipun kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu mengentaskan kemiskinan dan justru memperbesar gap antara kaum miskin dan kaya. Ini dapat dilihat dari strategi pembangunan yang digunakan pemerintah yaitu triple track strategy. Triple track strrategy lebih mengedapankan pertumbuhan (pro growth) diatas lapangan pekerjaan dan kemiskinan (pro job dan pro poor). Ini memberikan indikasi bahwa pemerintah masih mempercayai efektifitas pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu variabel yang dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta memperbaiki distribusi pendapatan. Dalam lima belas program prioritas yang disebutkan dalam Nota Keuangan tahun 2010 salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang akan terus dtingkatkan sampai mencapai minimal 7 % sehingga kesejahteraan rakyat juga lebih meningkat, termasuk untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Masalah lain yang menarik perhatian dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah pengeluaran pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Dari tahun ke tahun pemerintah telah mengeluarkan banyak anggaran untuk menekan angka kemiskinan (pendapatan dibawah 2$/hari). Namun jika dilihat lebih teliti anggaran yang meningkat begitu besar hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar paling besar 1%.

Tabel 1.4

Pengeluaran pemerintah dan kemiskinan

Tahun	Pengeluaran Pemerintah	Angka Kemiskinan
1980	1,501,600,000,000	42,300,000
1981	6,399,200,000,000	40,400,000
1982	8,605,800,000,000	23,000,000
1983	9,290,250,000,000	37,000,000
1984	10,459,300,000,000	35,000,000
1985	10,647,000,000,000	33,000,000
1986	8,296,000,000,000	31,000,000
1987	7,756,600,000,000	30,000,000
1988	8,897,600,000,000	28,500,000
1989	12,480,200,000,000	26,000,000
1990	16,225,000,000,000	27,200,000
1991	19,997,700,000,000	26,100,000
1992	22,912,000,000,000	26,567,000
1993	25,227,200,000,000	25,900,000
1994	27,398,300,000,000	23,500,000
1995	30,783,500,000,000	34,500,000
1996	34,502,700,000,000	36,000,000
1997	28,880,800,000,000	34,000,000
1998	49,391,700,000,000	49,500,000
1999	82,448,300,000,000	47,970,000
2000	41,605,700,000,000	38,700,000
2001	52,299,100,000,000	37,900,000
2002	52,299,100,000,000	38,400,000
2003	66,146,100,000,000.00	37,300,000
2004	18,000,000,000,000	36,100,000
2005	23,000,000,000,000	35,100,000
2006	42,000,000,000,000	39,300,000
2007	56,000,000,000,000	37,170,000
2008	62,000,000,000,000	34,960,000
2009	66,200,000,000,000	32,520,000
2010	94,000,000,000,000	31,020,000

                        Sumber: Nota Keuangan dan BAPPENAS

Kondisi ini memberikan indikasi bahwa sebagian besar anggaran pemerintah yang dijadikan program belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Bahwa belanja untuk program kemiskinan terus bertambah belum menjadi ukuran prestasi. Lagi pula tingkat kemiskinan terendah pada masa pasca krisis masih cukup jauh jika dibandngkan dengan tingkat kemiskinan terendah pada masa sebelum krisis (Faisal Basri, 2006). Hal ini juga diakui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), bahwa meskipun angka kemiskinan menurun tapi penurunannya mengalami pelambatan jika dibandingkan pada masa sebelum krisis dan tidak sesuai jika dibandingkan dengan kenaikan jumlah anggaran yang telah dikeluarkan (Vivi Yulaswati, 2009)

Gambar1.1b

Perkembangan jumlah orang miskin

 

        Sumber: Presentase Bappenas pada saat Rakornas II TKPK Provinsi Jakarta, 2 Desember2009

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah menemui berbagai kendala yang mendasar dan sangat penting guna ketercapaian tujuan program tersebut. Ada berbagai program pengentasan kemiskinan yang terangkum dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Dalam menyusun program pengentasan kemiskinan, pemerintah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan peran masyarakat untuk melakukan penyusunan program pengentasan kemiskinan. Meskipun secara konseptual, diberlakukan Musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) ditiap tingkatan masyarakat, namun dari sisi realisasi belum maksimal. Program partisipasi masyarakat yang diklaim pemerintah telah berhasil ternyata belum dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Selain faktor tersebut, ada program yang memang hanya bersifat jangka pendek. Program ini pada prinsipnya hanya mengangkat orang miskin dari posisi miskin menjadi hampir miskin. Ini dipertegas dengan temuan Afrizal. Berdasrkan penelitian yang dilakukan ia menemukan bahwa Raskin dikatakan sebagai bantuan-batuan habis sesaat. BLT/SLT pada umumnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dan tidak membuat mereka dapat menyimpan karena adanya bantuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena bantuan tersebut terlalu kecil, sedangkan pendapatan mereka tidak mampu menutupi kebutuhan dasarnya.  

Untuk itu beberapa masalah pembangunan yang tidak kunjung selesai harus diberikan solusi guna memecahkan masalah pembangunan yang mulai asimetris dengan indikator keberhasilan pembangunan. Maka dari itu berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut maka judul penelitian Dampak Pembangunan Ekonomi Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1980-2010 memberikan analisis tentang beberapa masalah yang terjadi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.