PUSKESMAS
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Komunitas
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah yang tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk oleh mereka ini akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggota berkaitan dengan konstelasi hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai “kebutuhan publik”. Salah satu contoh kebutuhan publik yang mendasar adalah kesehatan.
Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat. Salah satu wujud nyata penyediaan layanan publik di bidang kesehatan adalah adanya Puskesmas. Tujuan utama dari adanya Puskesmas adalah menyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun dengan biaya yanng relatif terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.
Dalam makalah ini, kami akan membahas mengenai “Pelayanan Puskesmas” karena Puskesmas sebagai bentuk nyata peran birokrasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan sdan karena Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
B. Tujuan
1. Mengetahui pengertian Puskesmas
2. Mengetahui visi dan misi Puskesmas
3. Mengetahui peran puskesmas
4. Mengetahui fungsi puskesmas
5. Mengetahui struktur puskesmas
6. Mengetahui tata kerja puskesmas
7. Mengetahui Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas
8. Mengetahui progam pokok puskesmas
9. Mengetahui Azas Penyelenggaraan Puskesmas
10. Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas
11. Mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup Puskesmas
12. Mengetahui solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas.
C. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian Puskesmas?
2. Sebutkan visi dan misi Puskesmas?
3. Apa peran puskesmas?
4. Apa fungsi puskesmas?
5. Sebutkan struktur puskesmas?
6. Sebutkan tata kerja puskesmas?
7. Bagaimana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas?
8. Sebutkan progam pokok puskesmas?
9. Sebutkan Azas Penyelenggaraan Puskesmas?
10. Apa saja masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas?
11. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup Puskesmas?
12. Bagaimana solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas?.
D. Manfaat
Dari pembahasan materi yang tersedia dalam makalah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca untuk mengetahui tentang definisi, fungsi, peran, tujuan, struktur, tata kerjaPuskesmas, serta mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas. Selain itu pembaca dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas dan mencari serta menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah-masalah di lingkup Puskesmas, sekaligus dapat mengetahui solusi mengatasi masalah-masalah yang muncul di lingkup Puskesmas.
E. Metode
1. Studi Pustaka
2. Internet
F. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan
D. Manfaat
E. Metode
F. Sistematika Penulisan
BAB II ISI
A. pengertian Puskesmas
B. visi dan misi Puskesmas
C. peran puskesmas
D. fungsi puskesmas
E. struktur puskesmas
F. tata kerja puskesmas
G. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas
H. progam pokok puskesmas
I. Azas Penyelenggaraan Puskesmas
J. Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas
K. Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas
L. Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian
Puskesmas adalah Suatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan, yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namun tidak mencakup aspek pembiayaan. (Ilham Akhsanu Ridlo, 2008)
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja
B. Visi dan Misi Puskesmas
1. Visi Puskesmas
Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat .
Indikator Kecamatan Sehat:
- lingkungan sehat
- perilaku sehat
- cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu
- derajat kesehatan penduduk kecamatan
2. Misi Puskesmas
a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya
b. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya
c. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya
C. Peran Puskesmas
peran Puskesmas adalah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif, tidak sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit.
D. Fungsi Puskesmas
1. Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya.
2.Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.
3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada
masyarakat di wilayah kerjanya.
Proses dalam melaksanakan fungsinya, dilaksanakan dengan cara:
a. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri.
b. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien.
c. Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan.
d. Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.
e. Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan program
E. Struktur Organisasi
1. Kepala Puskesmas
2. Unit Tata Usaha:
3. Data dan Informasi,
4. Perencanaan dan Penilaian,
5. Keuangan, Umum dan Kepegawaian
6. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas:
7. UKM / UKBM
8. UKP
9. Jaringan pelayanan Puskesmas:
10. Unit Puskesmas Pembantu
11. Unit Puskesmas Keliling
12. Unit Bidan di Desa/Komunitas
F. Tata Kerja
1. Kantor Camat → koordinasi
2. Dinkes → UPT → bertanggung jawab ke Dinkes
3. Jaringan Pelayanan Kesehatan Strata Pertama → sebagi mitra
4. Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat → sebagai pembina
5. Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan →kerjasama
6. Lintas sektor → koordinasi
7. Masyarakat → perlu dukungan/partisipasi →BPP (Badan Penyantun Puskesmas)
G. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas
Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat. Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal). Standar Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup : jenis pelayanan, indikator, dan nilai (benchmark). Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM) diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1457/MENKES/SK/X/2003 dibedakan atas : UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh seluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya diselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat. UW-SPM wajib meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat, penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular, penyelenggaraan promosi kesehatan, dll. Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria, dll. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal.
H. Program Pokok Puskesmas
Kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya, karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda. Namun demikian kegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )
2. Keluarga Berencana
3. Usaha Peningkatan Gizi
4. Kesehatan Lingkungan
5. Pemberantasan Penyakit Menular
6. Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan
7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
8. Usaha Kesehatan Sekolah
9. Kesehatan Olah Raga
10. Perawatan Kesehatan Masyarakat
11. Usaha Kesehatan Kerja
12. Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut
13. Usaha Kesehatan Jiwa
14. Kesehatan Mata
15. Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana )
16. Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan
17. Kesehatan Usia Lanjut
18. Pembinaan Pengobatan Tradisional
Pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil. Karenanya, kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingan kesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya. Setiap kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa ( PKMD ). Disamping penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti tersebut di atas, Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program kesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh: Pekan Imunisasi Nasional ). Dalam hal demikian, baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah. Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi, misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam. Untuk mengatasi kejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain.
I. Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004
1. Azas pertanggungjawaban wilayah
1) Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya.
2) Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung
3) Ditunjang dengan puskesmas pembantu, Bidan di desa, puskesmas keliling
2. Azas pemberdayaan masyarakat
a. Puskesmas harusmemberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas
b. Potensi masyarakat perlu dihimpun
3. Azas keterpaduan
Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu
a. Keterpaduan lintas program
1) UKS : keterpaduan Promkes, Pengobatan, Kesehatan Gigi, Kespro, Remaja, Kesehatan Jiwa
b. Keterpaduan lintassektoral
1) Upaya Perbaikan Gizi : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama, dunia usaha, koperasi, PKK
2) Upaya Promosi Kesehatan : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama
4. Azas rujukan
a. Rujukan medis/upaya kesehatan perorangan
1) rujukan kasus
2) bahan pemeriksaan
3) ilmu pengetahuan
b. Rujukan upaya kesehatan masyarakat
1) rujukan sarana dan logistik
2) rujukan tenaga
3) rujukan operasional
J. Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat karena cukup efektif membantu masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau petugas kesehatan praktek lainnya. Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas, misalnya anggapan bahwa mutu pelayanan yang terkesan seadanya, artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dilihat dari sarana dan prasarananya maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannya sehari-hari. Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Misalnya: sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada, yang dikeluhkan masyarakat. Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medis yang dinilai cenderung arogan, berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat pada apotik. Di samping itu, ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saat mengikuti kegiatan perkampungan pemuda, kemudian warga yang lain mengantarnya ke Puskesmas Peudada, pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red) mengaku telah kehabisan stok obat. Hal tersebut, tentu telah merusak citra Puskesmas sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantu dalam memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Selain itu, tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitan dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif. Menurut masyarakat, petugas puskesmas sangat jarang berkunjung, kalaupun ada, yaitu ketika keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk atau penderita TB. Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif dibanding upaya promotif. Kemudian, perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP, puskesmas keliling, dan puskesmas pembantu. Jelas dalam tugas tersebut, perawat melakukan pemeriksaan pasien, mendiagnosa pasien, melakukan pengobatan pada pasien dengan membuat resep pada pasien. Namun, ketika melakukan tugas tersebut tidak ada supervisi dari siapapun, khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatan/medis. Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri, karena mungkin tugas kuratif lebih penting. Hal ini berdampak kepada status kesehatan masyarakat, status gizi, penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dan anak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat. Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arah kuratif, maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakit akan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik. Tapi kalaulah Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugas eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan, dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinas kesehatan, atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur program-programnya, sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator, pemberi dana dan pengadaan petugas, untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepada Puskesmas, atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta. Tidak hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas, lebih dari itu, masih ada permasalahan yang muncul di lingkup puskesmas, misalnya: Jam kerja Puskesmas yang sangat singkat hanya sampai jam 14.00 WIB, kemampuan keuangan daerah yang terbatas, puskesmas yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada, puskesmas belum terbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri, serta kurangnya kesejahteraan karyawan yang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas.
K. Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas
Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah-masalah. Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin, 1993: 44-46)
a. Faktor Internal
1) Pelaksanaan Manajemen
Pelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalam mencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas. Dimana fungsi manajemen itu untuk planning, organaizing, leading, dan controling. Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehingga kegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap ‘baik/sudah biasa’. Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan. Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yang disebabkan kurangnya pengetahuan, peralatan, dan perhatian tersita pada upaya pengobatan. Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk pada masalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik. Dapat dikatakan juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnya disiplin/etos kerja staff, menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan. Tentu hal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan.
2) Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapai target dari program-program Puskesmas. Tetapi apa yang terjadi pada Puskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah dengan alasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau, sehingga sarana dan prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas, baik berupa alat medis maupun obat-obatan. Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yang dimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadi rendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan.
3) Tenaga medis
Jumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannya melaksanakan program dari Dinas Kesehatan. Misalanya program Posyandu yang tidak tepat sasaran. Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari pemerintah daerah. Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji. Untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya.
4) Sumber keuangan Puskesmas
Sumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepada masyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik daripada Puskesmas. Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai berikut:
a) Pemerintah
Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana pembangunan dan dana anggaran rutin. Dana ini diturunkan secara bertahap ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten.
b) Retribusi
Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Puskesmas yang membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
c) PT. ASKES
Puskesmas menerima dana dari PT. ASKES yang peruntukannya sebagai imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)
d) PT. JAMSOSTEK
Puskesmas menerima dana dari PT. JAMSOSTEK yang peruntukannya sebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai / karyawan yang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja.
e) BPP (Badan Penyantun Puskesmas)
Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Sumber-sumber keuangan Puskesmas ini ternyata tidak dapat membiayai operasinal dari program-program Puskesmas. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu, birokratisasi penyaluran keuangan dari pemerintah sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemen Puskesmas.
5) Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk
Perbedaan psiko-sosial antara tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas dengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesma.Tenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerah tersebut, sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing. Apalagi jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh penduduk, maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas.
b) Faktor Eksternal
1. Kondisi Geografis
Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atau setingkat dengan kecamatan. Dimana kecamatan tiap-tiap daerah memilki keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan puskesmas. Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satu Puskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk. Tetapi ada juga puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim di dekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas. Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alat transportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknya lebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas.
2. Pemerintah daerah
Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif dan eksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagai tulang punggung pendapatan daerah. Ini berarti orang sakit dijadikan tualng punggung pendapatan daerah. Padahal upaya menyehatkan masyarakat sejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU. No.22 dan UU No. 25 tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerah mencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak-hak dasar pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar.
3. Keadaan Ekonomi Penduduk
Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jumlah warga negara Indonesia mayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisi ekonominya kurang memadai. Walaupun ada ketentuan yang memperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar retribusi di Puskesmas, namun kenyataannya orang-orang yang demikian justru enggan datang ke Puskesmas.
4. Kondisi Pendidikan Penduduk
Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayanan yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat pertama, karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah, maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum paham akan arti kesehatan. Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisional yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesia lulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia, sehingga hal berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknya dekat dengan masyarakat tersebut. Selain itu juga disebabkan Rumah Sakit lebih baik sarana dan prasarananya, padahal Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat.
5. Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani penyembuhan penyakit yang sudah diderita oleh penduduk dibandingkan dengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk. Dengan kata lain pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakan kuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif. Selain itu Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis.
L. Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas
Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan kesehatan di daerah. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk meningkatkan/meratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan revitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien di Puskesmas, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan/revitalisasi kader PKK, pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yang komprehensif, serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah. Dari banyak kasus yang terjadi dibanyak daerah, jelas bahwa Puskesmas memiliki pencitraan yang rendah pada saat sekarang, terutama jika dilihat dari sarana, Puskesmas tidak memiliki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari Dinas Kesehatan.
BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ternyata masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai, tetapi juga dari segi tenaga medis yang demikian pula adanya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta komitmen untuk merubah sistem pelayanan Puskesmas yang dinilai buruk oleh masyarakat. Selain itu, Puskesmas juga harus memiliki standar pelayanan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
B. Saran
1. Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh
2. Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan
3. Merestrukturisasikan peran Puskesmas
4. Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
5. Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat
DAFTAR PUSTAKA
Tjiptoherijanto, prijono, Said Z. Abidin, Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional. 1993. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta
http://model-puskesmas-era-desentralisasi.html, diunduh tanggal 26 November 2011
http://one.indoskripsi.com, diunduh tanggal 26 November 2011
http://alfredsaleh.files.wordpress.com, diunduh tanggal 26 November 2011
No comments:
Post a Comment